Sengkarut penyaluran bansos dampak wabah virus Corona (Covid-19) muncul di berbagai daerah. Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa (Kades) agar segera membentuk tim relawan pemutakhiran data desa yang berbasis SDGs Desa.
Pemutakhiran data yang dimaksud adalah data desa yang memuat kondisi terkini perihal status warga seperti jumlah kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya yang dilengkapi dengan nama dan alamat yang bersangkutan.
Peningkatakan Kapasitas Pendamping Desa dilakukan melalui Pelatihan ulang pendamping, Pemutakhiran data SDGs Desa, Inkubasi Bumdes
Pemutakhiran data desa yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT), mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Kabupaten Wonogiri berhasil menjadi yang pertama di Indonesia dalam menyelesaikan pendataan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa.
Selain lebih cepat dan akurat, penggunaan perangkat digital juga untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi upaya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di unit kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam melakukan pemutakhiran Data Informasi Publik (DIP) dan Data Informasi yang Dikecualikan (DIK).
Mereka menyuarakan protes lantaran nama kepala desa masuk sebagai salah satu penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
Desa-desa telah melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa.